IDXC hannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (

BBTN

) menggenjot proporsi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada sisa akhir 2025.
Adapun hingga September 2025 pertumbuhan DPK mencapai 16 persen yoy menjadi Rp429,92 triliun, dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp370,75 triliun.
Angka tersebut merupakan pertumbuhan DPK di atas industri perbankan yang sebesar 11,18 persen yoy per akhir September 2025. Pertumbuhan DPK tersebut ditopang oleh kenaikan di deposito ritel yang berbiaya lebih rendah dibandingkan deposito institusi skala besar.
Selain itu, BTN juga menjaga pertumbuhan dana murah (current account saving account/CASA) yang hampir mencapai separuh dari total DPK BTN per kuartal III-2025, termasuk di antaranya dipicu oleh peningkatan transaksi di aplikasi bal by BTN.
Adapun untuk meningkatkan proporsi DPK, perseroan menggandeng Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui layanan pengelolaan dana, penyediaan pembiayaan rumah untuk aparatur sipil negara (ASN), dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ( TJSL ).
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kerja sama dengan Provinsi Kepri dilakukan untuk mendukung sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, memberikan nilai tambah bagi daerah, dan memberdayakan masyarakat, khususnya ASN, UMKM , dan pelaku ekonomi lokal di provinsi Kepri.
"Seperti yang disebutkan Gubernur (Kepri), likuiditas tetap harus tersedia di masyarakat agar ekonominya berputar dan pertumbuhan ekonominya semakin meningkat. Kita ingin agar setiap rupiah yang berputar di Riau benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat Riau, sehingga kita juga akan masuk membantu UMKM dan digitalisasi UMKM . Mudah-mudahan ini bisa mempercepat sebagai salah satu pendorong ekonomi di daerah," ujar Nixon dalam keterangan tertulis Jumat (7/11/2025).
Nixon menjelaskan, kerja sama ini juga sejalan dengan strategi bisnis BTN untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah dan memperluas ekspansi bisnis ke wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi.
BTN tidak hanya siap menjadi bank penempatan dana bagi Pemprov Kepri, namun juga berperan sebagai mitra pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Dalam kerja sama tersebut, BTN akan mendukung pengelolaan rekening operasional kas daerah, payroll ASN dan karyawan BUMD , penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara digital, hingga transaksi retribusi dan pajak daerah melalui solusi perbankan yang terintegasi dan real time.
Untuk itu, BTN telah menyediakan platform digital Bale Korpora yang memiliki fitur Single Sign On dan siap digunakan untuk pengelolaan dana secara komprehensif dan terintegrasi kapan saja dan di mana saja.
Selain itu, BTN juga akan menyediakan berbagai kemudahan bagi para ASN, tenaga kesehatan, dan pegawai BUMD di provinsi Kepri. Sebagai contoh, BTN menawarkan program KPR BTN dengan suku bunga kompetitif khusus bagi ASN, nakes, dan pegawai BUMD Kepri, kredit multiguna dan fasilitas payroll digital, serta akses ke ekosistem digital Bale by BTN yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi, menabung, dan membayar angsuran KPR dalam satu platform.
"Harapan kami, kolaborasi ini tidak berhenti di level institusi Pemprov Kepulauan Riau, tetapi juga menyentuh langsung masyarakat sekitar dengan memberikan kemudahan bagi mereka untuk memiliki rumah, membangun usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," tutur Nixon.
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyambut baik kerja sama strategis ini sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan Pemprov dan pengembangan ekonomi di daerah melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan, dalam hal ini BTN sebagai bank milik negara yang berkomitmen mendukung pemerintah daerah melalui transformasi digital yang berkesinambungan.
"Ini adalah bagian dari usaha kita bersama-sama lembaga keuangan dalam rangka memanfaatkan semua program digitalisasi yang tersedia di perbankan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan lebih efisien dalam melakukan berbagai pembayaran, seperti pajak, retribusi, dan aktivitas lainnya," tuturnya.
Menurut Gubernur Kepri, potensi pengembangan kerja sama dengan BTN masih terbuka lebar, seiring dengan semakin meluasnya penerapan digitalisasi keuangan di daerah, serta adanya kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan investasi swasta di provinsi Kepri.
"Pertumbuhan ekonomi harus didorong oleh sektor UMKM yang ada di Kepri dan kalau swasta bisa kita dorong lebih cepat dan lebih masif, saya kira langkah ini bisa menopang pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dan pertumbuhan ekonomi di Kepri," ujarnya.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi di Provinsi Kepri bertumbuh 7,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga triwulan III-2025, meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,01 persen yoy. Tingkat pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.
Berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, Provinsi Kepri menjadi gerbang utama ekspor-impor dan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai sektor industri, perdagangan, kelautan dan perikanan, jasa, keuangan, hingga pariwisata. Dengan berkembang pesatnya berbagai industri, perdagangan, dan jasa di Provinsi Kepri, investasi di sektor properti juga diyakini terus menunjukkan pertumbuhan positif.

Sumber : idxchannel.com