Koordinasi Antarkementerian Lebih Penting Ketimbang Sekadar Perubahan Nomenklatur
Monday, October 21, 2019       16:19 WIB

Ipotnews - Pemerintah Diminta untuk melakukan evaluasi terkait koordinasi antar kementerian, khususnya di sektor ekonomi. Menurut ekonom, permasalahan di kabinet Kerja Presiden Jokowi 2014-2019 yang paling utama yaitu masalah koordinasi dan ego sektoral.
Hal itu dikatakan oleh Ekomon dari Center of Reform on Economics ( CORE ) Indonesia, Muhaamad Faisal saat dihubungi, Senin (21/10). "Karena yang terpenting justru bagaimana koordinasi antar kementerian bisa berjalan baik dan menghilangkan ego sektoral, bukan penggabungan antar kementerian luar negeri dengan Ditjen perdagangan luar negeri misalnya. Atau kementerian perindustrian dengan kementerian perdagangan," kata Faisal.
Faisal kemudian merujuk kepada rumor soal penggabungan beberapa kementerian seperti Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag yang digabung dengan Kementerian Luar Negeri menjadi Kementerian Luar Negeri dan Investasi, serta penggabungan antara kementerian Perindustrian dengan kementerian Perdagangan.
"Tapi ini tergantung bagaimana arah pemerintah. Kalau kemudian dianggap bahwa permasalahan ekspor bisa diatasi dengan penggabungan kedua kementerian, saya justru ragu. Karena masalah ekspor itu sistemik bukan hanya di hilir saja, tapi juga di hulu. Sedangkan kalau penggabungan Ditjen Daglu dengan Kemenlu itu sebenarnya hanya mengatasi masalah hilir saja," jelasnya.
Ke depan, saran Faisal, pemerintah harus berfikir bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan perdagangan bukan hanya di hilir saja, melainkan juga di hulu dengan cara meningkatkan daya saing produk, hingga membuat sektor industri hulu juga berkembang dan meningkatkan ekspor.
"Permasalahan yang terjadi di ekspor adalah hulu dan hilir. Meski hilirnya di penjualan kita menjualnya gencar tapi barangnya lemah daya saingnya, jadi ini yang seharusnya dipikirkan pemerintah," imbuhnya. (Sigit)

Sumber : admin