LPDB: Penyaluran Dana PEN untuk Koperasi Lampaui Target Rp1 Triliun
Thursday, October 01, 2020       15:21 WIB

Ipotnews - Pagu anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu likuiditas koperasi sebesar Rp1 triliun akhirnya tersalurkan seluruhnya.
Hal ini sesuai target yang ditetapkan sebelumnya bahwa dana PEN untuk koperasi bisa tersalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir ( LPDB ) maksimal akhir September 2020.
Direktur Utama LPDB -KUMKM, Supomo, mengatakan pandemi Covid-19 membuat pelaku usaha, termasuk koperasi, mengalami penurunan performa. Bahkan banyak korporasi, UMKM yang tumbang akibat Covid-19.
Karena itu demi memulihkan ekonomi, pemerintah mengalokasikan dana PEN secara total di atas Rp600 triliun. Khusus untuk koperasi disediakan Rp1 triliun.
"Dua bulan yang lalu kami diberi tugas untuk program PEN dengan dana Rp1 triliun, dan hari ini sudah tersalurkan Rp1,101 triliun. Artinya kita sudah melebihi target sampai dengan Rp101 miliar," kata Supomo saat menghadiri penyerahan bantuan pembiayaan bagi delapan koperasi serta Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM) untuk sejumlah pelaku usaha guna mengatasi dampak pandemi Covid-19, di Jawa Timur, Kamis (1/10).
Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik program LPDB -KUMKM ini yang menyediakan pinjaman murah, ramah dan mudah diakses.
Menurut Khofifah, ini menjadi bagian penting karena format yang memberikan  grace period  dengan bunga murah akan memberikan kecepatan stimulasi dari berbagai pergerakan ekonomi, baik bagi koperasi maupun UMKM .
"Kami memang selalu menginginkan sinergi dengan banyak pihak karena ingin melakukan percepatan, terutama dengan Kepala Perwakilan BI Jatim dan Kepala BPS Jatim. Tetapi ini yang menarik, karena dari konfigurasi itu sangat didukung oleh kedua lembaga tersebut," kata Khofifah.
Khofifah mengatakan koperasi sudah ada di setiap lembaga di pemerintah provinsi. Dia mengatakan telah menginstruksikan agar koperasi yang ada lebih diperkuat, guna mendongkrak perekonomian.
"Saya selalu tekankan untuk melakukan  rembug-nyekrup,  jangan sampai dilonggarkan, maka ini menjadi motivasi bagi kami bahwa esok penuh harapan," katanya.
Khofifah juga menyebutkan dari 9,7 juta UMKM di Jatim, 54 persen merupakan penyumbang PDB di provinsi tersebut. Saat ini di Jatim baru 1,16 juta UMKM yang memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.
"Saya sudah mengirimkan usulan ke Presiden untuk menambah kuota yang memperoleh bantuan adalah 2 juta UMKM ," ujarnya. (Marjudin/ef)

Sumber : Admin