Ipotnews - Pemerintah menyesalkan peran dan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu ( PLUT ) di beberapa daerah yang tidak berjalan dengan baik. Padahal pendirian PLUT yang menggunakan APBN ini dicetuskan oleh pemerintah guna membantu Koperasi dan UKM ( KUKM ) di daerah dalam menghadapi persoalan usahanya.
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, mengatakan ada beberapa pemerintah daerah (pemda) yang kurang peduli terhadap PLUT yang dibangun tersebut. Kehadiran PLUT seharusnya menjadi tempat strategis bagi KUKM untuk mengkonsultasikan persoalannya baik terkait dengan pembiayaan, produksi hingga pemasaran. Namun ternyata ada beberapa Pemda yang tidak memberikan perhatian serius keberadaan PLUT , sehingga hanya ada bangunan fisiknya saja tanpa kegiatan di dalamnya.
"Pengalaman PLUT di beberapa daerah kurang baik dan gagal, seperti lahan yang bersengketa hingga operasional yang terganggu. Apalagi, PLUT ini merupakan program strategis sejak 2013 lalu, yang bertujuan untuk membina KUKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional kita secara berkelanjutan," kata Abdul Kadir dalam keterangan persnya, Sabtu (23/3).
Tahun 2019 ini, pihaknya tak ingin mendengar lagi ada PLUT KUMKM yang bermasalah. Pemda wajib bertanggung jawab dalam hal operasional dan pelayanan di dalam PLUT . Dengan begitu KUKM bisa terlayani dengan baik. Harapannya dengan PLUT berjalan baik akan mendorong pertumbuhan KUKM dan ekonomi nasional.
"Pemerintah daerah harus menyediakan tenaga pengelola dan dana operasional, termasuk untuk rekruitmen dan pemberian honor bagi para konsultan pendamping PLUT KUMKM," pungkasnya.
(Marjudin)

Sumber : admin