Ipotnews - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (

BBTN

) berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) menaikkan kuota dan anggaran untuk pembangunan rumah bersubsidi. Hal ini diperlukan karena antusiasme dan peminat masyarakat terhadap rumah bersubsidi sangat tinggi.
Direktur Consumer & Commercial Lending

BBTN

, Hirwandi Gafar menjelaskan bahaa kuota pembangunan rumah yang disubsidi pemerintah tahun ini sebanyak 166 ribu unit secara nasional. Anggaran untuk subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ) sebesar Rp13,72 triliun.
"Tentu kita berhadap ditambah (kuota FLPP ) karena pengembang juga menyuarakan hal yang sama. Tahun ini minimal sama atau lebih dari tahun lalu," kata Hirwandi dalam keterangannya, Selasa (23/7).
Herwandi menilai kuota dan anggaran FLPP yang ditetapkan tahun ini jauh di bawah realisasi tahun 2023 yang mencapai 229 ribu. Padahal kuota yang ditetapkan untuk pembangunan perumahan bersubsidi sebanyak 220 ribu.
Hirwandi menambahkan bahwa penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) yang dilakukan

BBTN

mayoritas untuk subsidi yang mencapai 60 persen dari total penyaluran. Dari sisi permintaan, masyarakat milenial dan Gen Z mendominasi permintaan KPR baik itu KPR bersubsidi atau non subsidi yang mencapai 80 persen dari total kredit yang disalurkan.
"Semester I kredit kita tumbuh lebih dari 14 persen dengan NPL (non perfoming loan) terjaga di kisaran 3 persen dan proyeksi sampai akhir tahun kita akan tumbuh double digit dimana faktor pendorong masih tetap di KPR dan ekosistem perumahan," kata Hirwandi.
Sementara itu Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat menyatakan siap untuk penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan bersubsidi. Sejauh ini Bank Tanah telah melakukan pemetaan tanah seluas 200 hektar yang tersebar di 3 lokasi untuk dibangun kawasan hunian.
Dia berharap keterlibatan Bank Tanah dalam penyediaan rumah bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dapat mempermudah pemerintah mencapai target pembangunan sejuta rumah dan menekan angka backlog.
"Kita mencoba untuk mendiskusikan lebih lanjut. Kalau dari kami salah satunya lokasi di dekat IKN. Mudah-mudahan berbarengan dengan program pemerintah yang lain," kata Hakiki.
(Marjudin)

Sumber : admin