Ipotnews - Badan Bank Tanah menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (

BBTN

) meluncurkan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan 4,26 hektar di Kendal, Jawa Tengah.
Selain

BBTN

, Bank Tanah juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), BP Tapera, Pemkab Kendal dan PT Asatu Realty Asri (BSA) untuk menggarap proyek tersebut.
Direktur Consumer & Commercial Lending

BBTN

, Hirwandi Gafar, mengatakan dalam proyek ini

BBTN

sebagai pihak penyandang pendanaan baik untuk developer atau calon konsumen untuk KPR. Sementara Bank Tanah sebagai lembaga penyedia tanah untuk pembangunan rumah subsidi dengan total mencapai hampir 400 unit.
"Dalam proyek ini kita berperan sebagai lembaga pembiayaan, kalau untuk berapa (kebutuhan dana) nanti kita sesuaikan kebutuhan di sini, nanti akan kita hitung lagi termasuk untuk KPR-nya," kata Herwandi, usai melakukan MoU dan groundbreaking proyek perumahan bersubsidi di Kendal, Selasa (23/7).
Dengan adanya proyek ini, akan menambah realisasi pembangunan perumahan bersubsidi yang menjadi porsi bank "pelat merah" tersebut. Tahun ini,

BBTN

mendapat jatah alokasi untuk pembangunan perumahan bersubsidi sebanyak 123 ribu unit.
Hingga Juni 2024, realisasi penyaluran pembiayaan KPR bersubsidi yang dilakukan

BBTN

mencapai 110 ribu unit. Dengan penambahan pembangunan perumahan bersubsidi ini, diyakini kuota yang dimiliki perseroan akan habis bulan depan.
"Untuk kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) secara nasional tahun ini 166 ribu. Kuota untuk

BBTN

dikasih 122 ribu hingga 123 ribu, dan kita sudah realisasikan 110 ribu jadi mungkin bulan depan sudah habis," kata Herwandi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan MoU ini merupakan wujud komitmen dalam melaksanakan amanat PP 64/2021 yang salah satunya untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, khususnya sektor perumahan.
"Ini merupakan amanat yang diberikan kepada kami. Kami ingin mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah untuk MBR serta bisa mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog) di Indonesia," ujar Hakiki.
Dijelaskan Hakiki bahwa angka backlog hunian di Tanah Air masih sangat tinggi mencapai 12,7 juta unit. Untuk mendukung pengurangan backlog ini, Bank Tanah menyediakan lahan bagi perumahan bagi MBR tersebut.
Hakiki menambahkan, tanah yang disediakan Badan Bank Tanah diberikan dengan tarif pemanfaatan yang kompetitif, sehingga harga rumah MBR menjadi lebih terjangkau. Bahkan harga yang ditetapkan dalam proyek ini lebih rendah dari ketentuan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Masyarakat yang menghuni perumahan MBR tersebut bisa menaikkan status sertifikatnya menjadi sertifikat hak milik (SHM) setelah 10 tahun," ucap Hakiki.
Sebagai informasi, Badan Bank Tanah hingga akhir 2023 memiliki aset persediaan tanah seluas 18.758 Ha. Dari total aset tersebut, HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Badan Bank Tanah disediakan untuk Pembangunan Bandara VVIP IKN, jalan tol IKN seksi 5B, reforma agraria hingga untuk perumahan MBR. (Marjudin/ef)

Sumber : Admin