- Dana Rp200 triliun untuk lima bank BUMN wajib dipakai untuk penyaluran kredit, bukan untuk pembelian surat utang, guna dorong pertumbuhan ekonomi sektor riil.
- Bank penerima dana adalah , , , dan , yang diharapkan meningkatkan akses pembiayaan terutama bagi UMKM dan sektor prioritas.
- Penggunaan dana akan diawasi ketat agar tepat sasaran, memastikan bank BUMN berperan sebagai agen pembangunan, bukan hanya mengejar keuntungan dari instrumen pasar.
Ipotnews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana sebesar Rp 200 triliun yang disalurkan pemerintah kepada lima bank "pelat merah" harus digunakan secara eksklusif untuk penyaluran kredit, bukan untuk membeli surat utang.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam pernyataan publik pertamanya usai dilantik sebagai menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, demikian laporan Reuters, di Jakarta, Jumat (12/9).
"Dana dari pemerintah ini harus digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kredit kepada sektor riil. Tidak boleh dialihkan untuk pembelian obligasi," kata Purbaya.
Kelima bank yang menerima dana tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk (), PT Bank Negara Indonesia Tbk (), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk ().
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan kebutuhan peningkatan akses pembiayaan bagi sektor produktif, khususnya UMKM dan sektor prioritas lainnya.
Purbaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menambahkan bahwa pemanfaatan dana harus tepat sasaran dan akan diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan untuk instrumen investasi keuangan non-produktif.
"Kita ingin bank-bank BUMN menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan, bukan hanya mengejar keuntungan melalui instrumen pasar," tuturnya. (Reuters/AI)
Sumber : Admin