IDXC hannel - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan dalam Qatar Economic Forum pada 15 Mei 2024 terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dalam lima tahun pemerintahannya.
Bagaimana jurus ekonomi Prabowo mampu mencapai target 8% tersebut? Bila jurus ekonomi yang ditempuh tidak berbeda dengan zaman Presidenan Jokowi, maka target 8 persen tidak mungkin dicapai.
Nyatanya, untuk mencapai target tersebut pemerintah masih banyak catatan. Achmad Nur Hidayat MPP Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta menyebut, ada dua catatan utama kenapa kebijakan ekonomi saat ini tidak dapat menjadikan ekonomi tumbuh 8 persen.
Pertama, kondisi ekonomi global yang makin melambat dan Kedua, kondisi domestik yang diwarnai inflasi tinggi serta suku bunga yang naik.
"Harus diakui, dalam 9 tahun terakhir (2014-2023), alokasi anggaran yang besar ke infrastruktur oleh Presiden Jokowi telah mengurangi pos untuk penggerak konsumsi," bebernya dalam rilis Sabtu (18/5/2024).
Hilangnya subsidi BBM membawa dampak besar kepada pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan ekonomi Jokowi belum berhasil secara optimal meningkatkan konsumsi masyarakat.
Padahal, konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap PDB. Ketidakmampuan untuk mendorong konsumsi ini turut menghambat pertumbuhan ekonomi yang baik.
"Bila pola yang sama digunakan Prabowo, target 8 persen hanya omong kosong saja," ungkap dia.
Pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi melambat menjadi 2,9 persen pada 2024 akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keamanan global yang semakin rentan, konflik di Timur Tengah, perang Ukraina, dan ketegangan Laut China Selatan akan menambah tekanan pada permintaan komoditas ekspor Indonesia, terutama kelapa sawit dan olahan nikel.
Bila Prabowo masih mengandalkan kedua komoditas ekspor tersebut, target 8 persen juga sulit dicapai.
Pada Forum Ekonomi Qatar, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia dapat mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen melalui pembelajaran ekonomi dari Jokowi dan melalui peningkatan investasi serta kolaborasi antara pelaku ekonomi, termasuk UMKM .
Namun, dalam penjelasan Prabowo dalam forum tersebut, belum nampak rencana kebijakan ekonomi yang dapat dikatakan menjadi game changer dari kebijakan sebelumnya.
Prabowo perlu melakukan pembaharuan ekonomi yang akan membawa perubahan dalam capaian pertumbuhan ekonomi.
"Masyarakat mengalami penggerusan daya beli disebabkan oleh menurunnya pendapatan riil pekerja formal dan beratnya beban hidup karena naiknya harga-harga pokok, pengenaan pajak PPN yang terus membesar, dan hilangnya berbagai subsidi yang diperlukan publik seperti BBM dan LPG," katanya.
Menurut Achmad, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah penting.
Pertama, Menjaga stabilitas harga pangan dan energi melalui kebijakan cadangan stabilisasi harga pangan dan subsidi energi untuk mencegah inflasi yang berlebihan.
Kedua, Meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN dan mempertimbangkan insentif pajak untuk meringankan beban masyarakat.

Sumber : IDXChannel